Boy Riza Utama Menulis puisi, dan, sesekali, esai serta artikel, yang dimuat di sejumlah media massa—lokal dan nasional.

Setengah Abad Peristiwa ’65

3 min read

Pada mulanya adalah warisan sejarah untuk kita: orang-orang yang diliputi keraguan, “Apakah relevan jika mencatatkan peristiwa ’65 sebagai sebuah genosida (pembantaian) atau tetap bersikukuh dengan perspektif dan syak wasangka “orang lama” yang menyebutnya sebagai “upaya pembersihan”; sebuah reaksi yang dipandang “wajar dan tidak berlebihan” yang mungkin bagi sebagian kalangan dianggap sebagai sebuah tindakan yang dibenarkan—mengingat betapa represifnya pihak komunis dalam konstelasi perpolitikan di zaman itu. Ya, komunis yang berada “di bawah lindungan Bung Karno” itu.

Lantas, apakah pembenaran itu?

Dalam terminologi paling sederhana, pembenaran berarti “sebagaimana”; reaksi yang berbanding lurus (sama) dengan perlakuan yang dirasakan pemberi reaksi itu sebelumnya. Namun, apakah yang terjadi saat itu adalah (reaksi) yang “sebagaimana” telah diperbuat oleh komunis terhadap lawan-lawan politik/pihak yang tak segaris pemikiran dengan mereka: membunuh sekian juta manusia Indonesia sebelumya seperti yang diperbuat negara kepada mereka?

Kita kerap mendengar bagaimana orang-orang berkata, “Pembunuhan itu adalah reaksi yang wajar; sebuah tindakan spontan atas situasi tertekan yang juga dialami para pembantai itu sebelumnya..” Namun, apakah intimidasi pihak komunis di masa sebelumnya itu bisa menjadi dalih bahwasanya pembantaian itu dianggap sah—sementara satu kasus pembunuhan saja perlu suatu proses hukum yang tak sebentar untuk menetapkan nasib si pembunuh dan pertanggungjawaban pada keluarga pihak korban? Mungkin saja, jawabnya. Terutama jika kacamata keadilan tak lagi ada di sekeliling kita. Meski begitu, tetap saja diperlukan suatu proses peradilan dalam kasus ini. Dan hal inilah yang belum pihak komunis itu rasakan: bagaimana tuduhan dan stigma negatif dilekatkan pada mereka, terutama bagi yang memang tak tahu apa-apa, sebab tak pernah ada pembicaraan soal peradilan terbuka.

Kita tentu tak bisa membayangkan betapa terlukanya dicap sebagai seorang yang memusuhi ideologi negaranya sendiri (baca: pengkhianat pancasila), seperti yang dirasakan oleh anak-cucu pihak komunis itu. Dan di sisi lain, kita juga tak bisa merasakan, sedalam apa duka para anak-cucu para jenderal yang meregang nyawa saat itu. Namun, apakah hukum alam itu masih berlaku: kesalahan orang tua bukanlah juga menjadi warisan dosa bagi anak-cucunya? Tidak. Hal ini masih berlaku di Indonesia; negeri yang belum lagi 100 tahun usia kemerdekaannya, ditambah pula sejarah yang masih ragu-ragu menemui kita—dan kita pun merasa tabu untuk mendekatinya, pun lagi “merevisinya”.

Maka, sekali lagi, kita memang seolah dipaksa mewariskan sejarah yang terus terselangkupi cela dan tak akan berhenti begitu. Mungkin sampai kita memiliki sedikit keberanian untuk merumuskan peta kesejarahan bangsa ini, yang tak pernah lepas dari berbagai intimidasi dan intervensi (luar-dalam): untuk menuju suatu titik; saat tak ada lagi yang saling getol berupaya mengantongi “predikat” sebagai korban; saat seluruh pihak kembali saling memandang masa kelam itu menggunakan kacamata keadilan.
Tapi, mungkinkah hal ini dilakukan?

Berkaca pada beberapa perdebatan para pelaku sejarah sebelumnya, yakni antara pihak komunis yang tertuduh melakukan kup dan mereka yang menjadi korban komunis sebelum ’65, sekali lagi, kita memang diperhadapkan pada silang-sengkarut pemahaman kedua belah pihak dalam memandang peristiwa ini—apatah lagi membayangkan tercapainya rekonsiliasi. Perbedaan pemahaman yang terjadi sejak dahulu ini, berada dalam, setidaknya, dua hal. Pertama, masih menjadi perdebatan panas apakah pihak komunis memang berada di balik peristiwa ’65 tersebut—sebab beberapa bukti sejarah temuan pihak lawan komunis membenarkan hal itu. Kedua, bagaimana pihak lawan (yang berseberangan dengan komunis) seolah-olah ikut membenarkan apa yang telah terjadi (pembunuhan, intimidasi dan pemenjaraan) pada pihak komunis pasca peristiwa ’65 (baca: “operasi pembersihan”). Inilah dua hal elementer yang paling tak berujung dalam perdebatan soal status korban dalam kasus kup ’65 itu; dua hal yang masih dipertentangkan dengan versi masing-masing pihak sampai hari ini, sehingga betapa sulit untuk menemukan titik rekonsiliasi.

Diperparah oleh narasi sejarah ala Orba—mengutip pandangan Wijaya Herlambang—dan buku-buku lain yang terbit mengiringinya (juga dengan menyiratkan pembenaran atas narasi versi Nugroho Notosusanto), maka, saat ini, kasus ‘65 memang belum menemukan waktu yang tepat untuk tutup buku. Bukan sebab di sekolah-sekolah, bahkan, sampai yang letaknya di pelosok-pelosok Indonesia, narasi sejarah ala Orba tadi memang masih dan senantiasa diajarkan pada siswa. Namun, memang lebih kepada upaya pengungkapan siapa dalang utama di balik peristiwa ini yang belum menampakkan hasilnya—untuk tidak mengatakan pengusutun ini sebenarnya hampir sia-sia dan “buntu”.
Ada pula pertanyaan lain, “Jika memang tak perlu diajarkan, atau katakanlah, “sejarah harus diluruskan”, maka di bagian mana dari sejarah ‘65 kita itu yang mesti diluruskan? Dalam hal siapakah sebenarnya para korban? Atau dengan menghapuskan nama “PKI” yang selalu ditulis serangkai dengan istilah “G30S”? Tentu, hal ini tak akan pernah terjadi—sebagaimana narasi-narasi sejarah lainnya di negeri ini yang memang sudah disepakati oleh para sejarawan.

Tapi, terlepas dari itu semua, setidaknya negara (dalam hal ini pemerintahan Gus Dur) telah berupaya melakukan perubahan besar: menarik cap ET (Eks-Tapol) dan menghapuskannya dari Kartu Tanda Penduduk mereka yang dituduh terlibat dalam peristiwa ’65. Bahkan, Gus Dur juga tak segan meminta maaf atas perlakuan (tak adil) negara yang pernah dirasakan oleh mereka ini. Meski, suara-suara sumbang perihal “gebrakan kontroversial” Gus Dur ini tak ayal menerima protes dan kecaman dari banyak pihak. Sebab bagi mereka, permintaan maaf kadang juga dapat diterminologikan sebagai kelemahan negara; mereka mengkhawatirkan jika permintaan maaf diberikan, maka ideologi ini (baca: komunis) tak bisa dipungkiri akan mampu bangkit kembali, lalu menuntut balas atas perlakuan buruk di masa lalu itu.

Tapi, benarkah begitu?

Menurut saya tidak, selagi Tap. MPR yang mengatur perihal pelarangan ideologi ini masih belum dicabut, ia tak akan pernah legal untuk diimplementasikan. Jadi, kekhawatiran seperti itu memang lemah asumsinya. Menjadi catatan seharusnya, bahwa yang dimaksud dengan permintaan maaf tadi tentu lebih kepada beban moril yang diterima oleh pihak yang tertuduh komunis ini; bukan sebagai permintaan maaf yang konon akan melecehkan Pancasila sebagai dasar negara yang dulu pernah mengalami percobaan kudeta oleh pihak ini.

Adalah harapan kita bersama, sebagaimana halnya masyarakat dunia, jika keadilan memang mesti ditegakkan, sepahit apapun perlakuan di masa lalu pernah dirasakan. Sebab diskriminasi, bagaimanapun wujudnya, akan berdampak panjang, dan akan terus dirasakan. Tak hanya 50 tahun kemudian, seperti peristiwa ’65.[]

Tulisan ini tayang di Jurnal Kompatriot, Ahad (25 Oktober 2015)

Avatar
Boy Riza Utama Menulis puisi, dan, sesekali, esai serta artikel, yang dimuat di sejumlah media massa—lokal dan nasional.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *