Boy Riza Utama Menulis puisi, dan, sesekali, esai serta artikel, yang dimuat di sejumlah media massa—lokal dan nasional.

Anggota DPR Harus Ikut Program Bela Negara!

2 min read

Jika memang ada yang perlu mendapatkan program bela negara, seperti yang tengah dicanangkan pemerintah di Indonesia, maka, seharusnya anggota DPR kitalah yang paling berhak untuk itu. Diberikan latihan sebulan, baik fisik dan non-fisik, yang tujuan mulianya adalah penanaman nilai-nilai nasionalisme, memang lebih baik jika diarahkan pada para wakil rakyat ini. Sebab mereka-mereka inilah sebenarnya yang mengalami degradasi nilai-nilai dan moralitas di masyarakat kita sekarang.

Mengapa begitu?

Ada banyak hal krusial sehubungan krisis identitas (nasionalisme) yang menerpa anggota DPR kita hari ini. Krisis yang seharusnya sudah ditinggalkan sejak baju SMA penuh corat-coret ketika kelulusan tiba. Misalnya saja tawuran, atau nonton bokep di ruang sidang seperti beberapa waktu yang lalu itu. Tingkah-tingkah yang cukuplah hanya ada di masa muda, di masa-masa sekolah. Tak perlu dibawa-bawa ke Senayan sana. Inilah yang menyebabkan merekalah pihak yang sebetulnya paling membutuhkan program ini. Nilai-nilai dari Barat sungguh lebih banyak merasuki mereka dibanding anak-anak SMP yang hobi main game online di warnet, yang konon, juga karena pengaruh Barat.

Lalu, program bela negara dari TK sampai usia 50 tahun itu, bagaimana?

Hal ini sederhana saja semestinya. Kita kembalikan tugas mulia soal bela-membela negara itu pada ahlinya, yaitu guru PPKN. Niscaya, dengan narasi-narasi yang enerjik dan bersemangat, guru PPKN kita akan membentuk jiwa-jiwa nasionalisme yang bersikap patriotisme. Persis seperti keinginan pemerintah. Daripada “menyia-nyiakan” waktu sebulan penuh hanya untuk mendapatkan latihan mengenai baris-berbaris, atau betapa tak mudahnya hidup di alam. Lebih baik, anak-anak muda ini mulai diarahkan kembali untuk masuk program-program ekskul yang sering dijadikan ajang bolos.

Jika jadi program bela negara itu, pemerintah sesungguhya secara langsung dan tidak langsung telah merendahkan martabat guru PPKN kita. Sudah berapa berita yang menyadur ucapan Menhan, jikalau bela negara berbeda dengan wajib militer? Tanpa disebutkan pun, substansinya juga sudah tampak beda, kan?. Dan masyarakat kita pada dasarnya sudah teramat sangat membela negaranya. Hal itu dimulai dari membela rakyat kecil di sekitarnya dari penindasan. Sampai demo ke konsulat asing, atau aksi anarkis malahan, akan mereka lakukan jika martabat Indonesia direndahkan. Jadi tak perlu sampai dibarakkan.

Soal esensi dari bela negara versi pemerintah pun, sebenarnya tak beda jauh dengan realita masyarakat kita hari ini. Dan dari mana ini bermula? Tentulah dari lingkungan masyarakat yang memang mencintai negerinya meski cintanya harus bertepuk sebelah tangan. Dan mutlak, tentu ada sentuhan guru PPKN di sana. Beliau-beliau yang tak lelah mengajarkan keluhuran Pancasila, meski segelintir siswa dijamin bakal ketiduran di pelajaran ini.

Soal kemasan. Itu saja sebenarnya yang mesti diperhatikan benar. Jam pelajaran mungkin tetap, tapi pemberian pemahaman soal kenegaraan ini yang mesti tepat tujuan dan sasaran. Maka tak perlulah kiranya sampai menginapkan anak-anak bangsa ini di barak-barak sampai sebulan lamanya. Atau, katakanlah jika tidak diinapkan, beban moril yang akan ditangggung anak-anak ini tentu perlu juga diperhatikan. Masyarakat kita tak terlalu akrab dengan militer.

Sedangkan bapak-bapak tentara ini di benak masyarakat masih penuh dengan bermacam konotasi negatif: terlalu patriarki dan konservatif. Dan dunia militer yang keras dan disiplin itu memang tak lagi relevan untuk dimasyarakatkan hari ini. Prabu sudah lengser, dan zaman jauh bergeser. Demokrasi membuat kita sebagai orang sipil sudah tak perlu lagi hidup dalam intimidasi, yang tak seharusnya terjadi.

Jadi, bagaimana anggota DPR tadi itu? Mengapa tak diberikan juga pelajaran PPKN tambahan, sebagai upaya membentuk kesadaran mereka? Tapi, kalau mereka dikirim ke barak, waktu mereka yang berharga itu bisa terbuang, kan?

Tidak, sama sekali tidak. Mereka tidak perlu ke sekolah lagi dan mendapat pelajaran PPKN lagi. Mereka sudah khatam soal itu. Buktinya masih mau wakilin kita, bahkan dua kali, sekalipun kita bisanya cuma ngumpat atas hasil perjuangan mereka. Apalagi guru PPKN yang sebagian materi tentang undang-undangnya itu pasti berurusan sama lembaga tinggi ini. Tentu DPR lebih tahulah, mereka yang bikin undang-undang.

Anggota DPR kita akan dikirim ke barak. Setidaknya situasi lebih normal jika anggota DPR belajar di markas militer. Bisa dikata sekalian blusukan. Namun, jika keadaan sebaliknya: apabila militer suwun ke istana? Tentu bagi yang tidak tahu dan parno-an akan menganggapnya sebagai upaya kup. Konotasinya terlalu negatif. Bahkan 50 tahun pun tak memudarkan, apalagi menghilangkan stigma dan mitos, kalau kita bicara soal kup.

Maka, besar harapan kita, semoga anggota DPR yang dibarakkan itu dapat menemukan jiwa-jiwa nasionalisme-nya yang sejati di sana. Dan akan berguna bagi dirinya sendiri, selain bermanfaat buat rakyat.

Tetapi, yang usianya bukan sekolah belum dibahas di sini. Bagaimana keadaan mereka, sedangkan yang dipaparkan baru dua kalangan saja? Tenang, rakyat bisa mengajukan gugatan kok, katanya. Karena memang tak perlu lagilah rasanya membela-membela negara.

Bukankah dengan kerja, kerja, dan kerja, setidaknya kita (baca: rakyat) sudah menggerakkan roda-roda kehidupan. Jadi, sudah bela negara kan?![]

Tulisan ini tayang di Jurnal Kompatriot, Kamis (22 Oktober 2015)

Avatar
Boy Riza Utama Menulis puisi, dan, sesekali, esai serta artikel, yang dimuat di sejumlah media massa—lokal dan nasional.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *